Pati, NU Online
Program unggulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan menjadikan desa sebagai penyangga kekuatan ekonomi negara, perlu didukung dengan langkah kongkret meningkatkan sumber daya warga desa. Inilah yang saat ini, menjadi konsentrasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Mathaliul Falah (Staimafa), Pati, Jawa Tengah.
Program unggulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan menjadikan desa sebagai penyangga kekuatan ekonomi negara, perlu didukung dengan langkah kongkret meningkatkan sumber daya warga desa. Inilah yang saat ini, menjadi konsentrasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Mathaliul Falah (Staimafa), Pati, Jawa Tengah.
Dalam rangka menyiapkan konsep dan program strategis untuk transformasi masyarakat desa, Staimafa menyelenggarakan rangkaian Focus Group Discussion (FGD) untuk mengawal isu desa dan mempersiapkan proyek percontohan (pilot project) desa mandiri. Kegiatan FGD Kajian Desa dan Agraria, PMI Staimafa, diselenggarakan pada Senin (4/5), dengan menghadirkan narasumber Ketua PBNU, Drs H Imam Aziz.
Ketua Staimafa, KH Abdul Ghoffar Rozien, MEd mengungkapkan, bahwa sudah menjadi kewajiban bersama untuk mengawal isu desa, sebagai program transformasi sumber daya masyarakat.
“Selama ini, Staimafa melalui Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan Lembaga Penelitian (P3M) mendorong transformasi sumber daya warga desa. Ke depan, kita ingin berkontribusi lebih serius dan mendetail, untuk mengawal isu desa agar memiliki manfaat maksimal. Dengan penelitian, pengajaran dan pengabdian masyarakat, menjadi tugas Staimafa untuk membantu mendorong terlaksananya program desa yang bermanfaat,” ungkap Rozien.
Agenda yang diselenggarakan di ruang meeting kampus Staimafa ini, membincang topik utama, ‘Peran Perguruan Tinggi dan Ormas untuk Transformasi Sumber Daya Desa”. Dalam agenda ini, Imam Aziz menegaskan tentang problem penting yang menjadi konsentrasi dari Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi, yakni persoalan tentang pengembangan masyarakat yang terfokus pada isu kewilayahan, dan isu strategis tentang pengembangan ekonomi warga desa.
“Isu kewilayahan ini memang menjadi problem mendasar dari kebijakan politik Kabinet Kerja. Persoalan kepemilikan tanah, antara warga, pengusaha dan lembaga negara, menjadi permasalah mendasar yang rawan konflik. Ini terjadi tidak hanya di Jawa, tapi juga di wilayah luar Jawa, semisal Lampung, Kalimantan dan beberapa kawasan lain,” ungkap Imam Aziz.
Selain itu, Imam Aziz menyoroti tentang pentingnya kualitas sumber daya warga desa. Ia mengatakan bahwa sudah saatnya sumber daya masyarakat desa ditingkatkan agar mampu bersaing dalam peta ekonomi nasional maupun internasional.
“Saat ini, yang paling penting adalah bagaimana mengintegrasikan potensi ekonomi desa, sebagai sumber daya lokal, dengan ekonomi nasional maupun internasional. Intinya, bagaimana agar produk desa itu juga terkoneksi secara tersistem dengan pasar nasional dan internasional. Dalam hal ini, kita perlu belajar ke Tiongkok dan Korea Selatan untuk membangkitkan ekonomi warganya,” terang Imam Aziz.
Di negara Tiongkok, tambah Imam Aziz, usaha-usaha kecil berbasis rumah tangga punya orientasi untuk masuk ke pasar ekspor. Sementara, di Korea, negara punya kekuatan untuk membendung industri asing agar tidak menjadikan negara sebagai pasar. Inilah yang kemudian membuat perekonomian Tiongkok dan Korea Selatan dapat maju.
Imam Aziz memberikan dorongan, bahwa sudah saatnya akademisi dan aktivis ormas berperan dalam transformasi desa. “Kampus dan ormas dapat berperan bersama-sama dalam mengawal isu desa, agar tidak hanya terjebak pada isu anggaran, akan tetapi pada subtansi pemberdayaan warganya,” tegas Imam Aziz.
Sementara, Ketua Jurusan PMI, Sri Naharin, MSi menyatakan akan menjalin kerjasama dengan Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi, Universitas Gadjah Mada dan Pemkab Pati untuk mengawal isu desa agar dapat terwujud sebagai program kongkret.
“Staimafa memiliki sumber daya yang siap mengawal pelatihan skill profesional untuk pendamping desa, pembentukan BUMDes dan penyiapan konsep E-Village untuk transformasi desa. Kita sudah mulai dengan riset dan pendampingan masyakat, serta menyiapkan pilot project desa mandiri,” terang Naharin. (Aziz/Fathoni)
